Program sejuta rumah yang diluncurkan pada April 2015 hanya dapat menjangkau kalangan pekerja formal atau berpenghasilan tetap.  Karena itu pemerintah memikirkan bagaimana caranya dapat menyalurkan pembiayaan perumahan untuk kalangan pekerja informal yang jumlahnya ditengarai mencapai 60 persen dari seluruh pekerja produktif.

Menurut Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Maurin Sitorus, pemerintah membuat berbagai simulasi untuk kredit perumahan bagi pekerja informal dan dalam jangka pendek pemerintah akan mengeluarkan opsi subsidi lainnya.

“Prinsipnya orang yang mau membeli rumah itu harus bersiap sekurangnya dengan mulai menabung. Jadi masyarakat menabung dulu nanti pemerintah membantu, misalnya harga rumah Rp100 juta, masyarakat menabung 5 juta, nanti pemerintah berikan bantuan 25 persen atau Rp25 juta, sisanya kredit ke bank,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/8).

Angka 25 persen itu  merupakan subsidi pemerintah yang berbeda dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Program FLPP merupakan subsidi bunga sehingga bunga KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hanya 5 persen sampai lunas. Mekanisme baru subsidi pemerintah yang didahului dengan tabungan akan langsung diberikan di awal.  Dengan cara menabung lebih dulu akan diketahui seberapa besar kemampuan konsumen untuk mencicil. Ini juga untuk memudahkan bank melakukan estimasi. Bank BTN dan Bank BRI sudah menyatakan kesiapannya untuk mendukung program ini.

“Tiga tahun pertama akan disiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk membiayai 5.000 unit rumah. Targetnya hingga tahun 2019 akan membiayai  40 ribu unit. Berbagai program ini kita luncurkan untuk mempercepat kepemilikan rumah bagi kalangan tidak mampu, jadi tidak akan berbenturan dengan program lain misalnya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),” imbuhnya. (source: Housing-Estate.com) (Gambar : Ilustrasi)