fbpx

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) telah menerima penyesuaian nota keuangan dari Kementerian Keuangan untuk anggaran tahun 2017 sebesar Rp105,56 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung tiga program prioritas nasional yaitu perumahan dan pemukiman, konektivitas, dan ketahanan air dan pangan.

“Program prioritas di sektor perumahan adalah untuk pengurangan backlog dengan membangun 375 ribu unit rumah tapak dan rusun melalui kredit bersubsidi FLPP. Akan dibangun juga 11.400 unit rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 109.500 rumah swadaya, 1.900 unit rumah khusus, dan sebagainya,” ujar Menpupera Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (7/9).

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera)

Yang juga menjadi prioritas untuk program perumahan adalah penataan kawasan strategis destinasi wisata seperti di Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Wamena, dan berbagai tempat lainnya. Kemenpupera juga masih akan berkonsentrasi untuk penyelesaian Perkampungan Atlet di Kemayoran, penyediaan rusun di Pasar Rumput, Pasar Minggu, Pondok Kelapa, dan sebagainya.

Untuk program konektivitas masih akan digalakkan pembangunan beberapa ruas jalan. Diantaranya pembangunan jalann tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, jalan Trans Papua yang masih menyisakan 176 km, dan jalan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kemudian pembangunan jembatan sepanjang 7.898 m, jalan tol Medan-Kualanamu, tol Tanjung Priok, Cileunyi-Sumedang- Dawuhan (Cisumdawu), Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung, dan lainnya.

Sementara untuk program ketahanan pangan, hingga 2019 akan dibangun 30 bendungan baru maupun waduk di seluruh Indonesia. Selain waduk dilakukan juga pembangunan jaringan irigasi seluas 84 ribu ha, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 323 ribu ha, pembangunan 105 embung, pengendali banjir sepanjanng 154 km, pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan air baku, dan sebagainya.

“Dengan program prioritas dan anggaran yang sudah ditetapkan ini kita sudah mulai bisa melihat hasil dan merasakan manfaatnya hingga tahun 2019 mendatang. Yang sudah ditetapkan ini akan dikebut progres pengerjaannya dan kalau ada anggaran yang kurang nanti bisa diajukan kembali melalui APBN Perubahan,” pungkas Basuki. (dikutip dari : www.housing-estate.com)